Mandouw, kampung iklim dari Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi , KAMPUNG Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, mendapat sertifikat kampung iklim utama di Provinsi Papua oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program nasional yang dikembangkan Kemen-LHK untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pihak-pihak yang berupaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam laman resmi Kemen-LHK, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi Proklim dapat berupa pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi. Juga pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi; dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan hidroponik, bank sampah, kawasan mangrove, pekarangan hijau, penampungan air hujan, penahan ombak, peternakan sapi, rehabilitasi terumbu karang, keramba kepiting, budidaya rumput laut, dan biogas dapat diusulkan dalam program kampung iklim. "Penghargaan sertifikat KLHK terhadap kampung iklim utama Mandouw sudah diterima Dinas Lingkungan Hidup, ya ini merupakan keberhasilan Pemkab Biak Numfor mengelola kampung iklim Manoduw," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Biak, Iwan Ismulyano AP, di Biak, Senin, 29 Oktober 2018. Sertifikat kampung iklim Mandouw diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada 24 Oktober 2018. Menurut Iwan, Kampung Mandouw telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi. Kampung iklim Manoduw juga sangat mendorong kegiatan replikasi program iklim ke lokasi lain. "Keberadaan kampung Mandouw dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengelolaan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Iwan. Program kampung iklim yang telah dilaksanakan sejak 2012, bertransformasi dari memberikan apresiasi terhadap wilayah administratif paling rendah setingkat RW/dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan/desa. Keberaaan kampung iklim dapat mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya kampung iklim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan kolaborasi antara pemerintah dan semua stakeholder. Selain itu kriteria lokasi program kampung iklim juga diperluas mencakup wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan, seperti komunitas pondok pesantren dan perguruan tinggi. Implementasi kampung iklim, menurut Iwan, sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Paris, di mana Pemerintah RI telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Pemerintah lalu menngesahkan itu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Gejala perubahan iklim merupakan salah satu ancaman kehidupan global manusia. Dalam Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Kelompok Kerja-1, September 2013, soal penyusulan Assesment Report ke-5, kenaikan suhu permukaan bumi di Asia Tenggara berkisar 0,4-1oC dan diperkirakan terus meningkat antara 1,5-2oC pada 30 tahun mendatang. Rupa-rupa perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, banjir, kenaikan air laut dan pemanasan global. Jika kenaikan suhu bumi mencapai 2 derajat Celcius, maka akan ada kenaikan permukaan air laut sekitar 2-4 meter. Jika hal ini terjadi, seperti dilansir <a href="http://papuabarat-icbe2018.org/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;" target="_blank">papuabarat-icbe2018.org</a>, maka sebagian besar dataran rendah di Merauke dan Asmat (Papua) dan daerah sekitar Leher Burung, yaitu, Sorong dan Sorong Selatan (Papua Barat), akan tertutup air. Kenaikan 2 meter permukaan air laut Sorong akan berdampak besar bagi pemukinan. Kemungkinan Bandara DEO Sorong terendam air saat hujan dan air pasang.