Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat. Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017. “Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa. Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desa terkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budidaya kepiting mangrove, pengolahan arang dari batok kelapa dan perlebahan madu. Di Desa Tanjung Harapan anggota Komite bertemu dengan komunitas lokal dan belajar tentang manfaat dan kemajuan program perhutanan sosial. Duta besar Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale memberi pujian atas kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi akses pengelolaan hutan pada rakyat. ''Pengelolaan hutan mereka sendiri secara berkelanjutan adalah sangat mulia, dan dapat menghasilkan banyak peluang pekerjaan baru tanpa kehilangan hutan,'' puji Kaale. Pada tanggal 23 September 2018, delegasi parlemen Norwegia melanjutkan kunjungan ke DAOPS Manggala Agni Pontianak dan perkebunan sawit PT. MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO. Anggota delegasi mengapresiasi berbagai langkah koreksi Pemerintah Indonesia saat ini dalam penanganan perubahan iklim, khususnya dalam hal penanganan Karhutla dan pengelolaan sawit berkelanjutan. Bart Eide yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Norwegia, menyebut bahwa Pemerintah Indonesia kini memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru menghadapi tantangan serta menyeimbangkan pertumbuhan dan masalah lingkungan. ''Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,'' tegasnya. Bahkan dia sangat terkesan melihat praktik kerja para Manggala Agni yang disebutnya sangat penting sehingga Karhutla kini dapat diatasi di Indonesia. Barth Eide lebih lanjut mengatakan bahwa selama kunjungan ini mereka telah dapat mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam hal perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan investasi. ''Pemerintah Indonesia telah menjelaskan kepada kami bagaimana peraturan seperti moratorium ijin kebun sawit yang baru-baru ini ditandatangani akan mencegah hilangnya hutan di masa depan,'' katanya. ''Jelas sekali, Norwegia siap untuk mendiskusikan bagaimana kita dapat menggunakan kemitraan bilateral dan iklim hutan untuk membantu mewujudkan perubahan,'' tutup Barth Eide. Tak lupa para delegasi Norwegia menyampaikan ucapan terimakasih pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, atas berbagai upaya perubahan tata kelola hutan Indonesia. Selama kunjungan berlangsung, para delegasi Norwegia didampingi Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Direktur Penanganan Kebakaran Hutan, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Asdep Tanaman Perkebunan dan Hortikultura – Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Senior Adviser untuk Perubahan Iklim dan Sustainability-Yayasan KEHATI, dan Country Director IDH. Dalam penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto meminta agar para anggota Parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para stakeholders di Norwegia dan Uni Eropa sesuai dengan kondisi di lapangan.