Pemerintah Serius Proses Kasus Karhutla

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen kuat dan serius mengawal proses hukum penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, pihaknya telah melakukan berbagai langkah koreksi penanganan karhutla secara besar-besaran. Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri LHK Siti Nurbaya untuk menindak tegas pelaku karhutla yang menjadi penyebab bencana asap itu. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> "Bu Menteri sangat serius mengawal penegakan hukum karhutla, siapa pun pelakunya harus diproses hukum. Bahkan kita lakukan proses hukum pada korporasi, dan ini belum pernah tersentuh sebelumnya," tegas Rasio, kemarin. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> Sejak 2015 hingga kini, tutur Rasio, penyidik KLHK sudah mendorong proses hukum 510 kasus pidana hingga dibawa ke pengadilan. Hampir 500 perusahaan yang tidak patuh telah dikenai sanksi administratif dan puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan digugat secara perdata. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> Sepanjang 2015-2017, putusan pengadilan mengenai kasus karhutla yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk ganti kerugian dan pemulihannya mencapai Rp17,82 triliun. Nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> "Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia," Rasio menegaskan. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> Menurut dia, meluasnya kebakaran disebabkan korporasi tidak mempunyai sarana, prasarana, dan SDM yang memadai. Agar hal itu tidak terulang, imbuhnya, sanksi administratif, perdata, dan pidana dengan tegas telah diterapkan. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang dilakukan KLHK diklaim mampu memberikan efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(54, 54, 53); font-family: droid-reg, serif; font-size: 15px;"> "Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan secara konsisten dan tegas, sesuai arahan Bu Menteri, sebagai upaya untuk melaksanakan perintah konstitusi dan hak-hak masyarakat," tandasnya.