Siti Nurbaya: Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan

Sanksi hukum diberikan kepada siapa pun yang terbukti bersalah dalam kaitan <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/kebakaran-hutan" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">kebakaran hutan</a> atau lahan (Karhutla) sebagai langkah law enforcement. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/siti-nurbaya" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Siti Nurbaya</a> Bakar menegaskan, sikap tegas dalam penegakkan hukum selama 5 tahun ini telah membuahkan hasil. Jika masih ada yang membandel pasti ditindak. “Melihat persoalan <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/kebakaran-hutan" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">kebakaran hutan</a> dan lahan atau saya lebih suka menyebutnya kebakaran bentang alam atau lansekap atau landscape fire itu tidak bisa dari jauh, me-reka-reka, harus tau betul kondisi lapangan, mengapa ? Karena landscape itu bercirikan waktu dan tempat yang selalu berubah dan sangat berpengaruh membentuknya, serta interaksi antara time and space itu dalam bentuk sosio-kultural”. Tidak bisa secara linier orang mengatakan apalagi menuding soal adanya kelemahan law enforcement,” ujar <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/siti-nurbaya" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Siti Nurbaya</a>, Penegasan Menteri Siti ini merespons pandangan yang muncul di ruang publik baik nasional maupun internasional berkenaan dengan menguatnya intensitas hotspots di sejumlah daerah di <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/sumatera" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Sumatera</a> dan <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/kalimantan" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Kalimantan</a> terutama <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/kalimantan" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Kalimantan</a> Tengah. Demikian pula muncul berbagai hopthesis termasuk hal-hal yang bersifat common sense dilontarkan ke ruang publik termasuk tudingan bahwa kebakaran <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/sumatera" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Sumatera</a> karena okupasi ilegal, korupsi dan rendahnya law enforcement. Dijelaskan <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/siti-nurbaya" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">Siti Nurbaya</a>, law enforcement merupakan bagian penting dalam bangunan konsep penanganan landcsape fire di Indonesia selain dari tata kelola kawasan sebagai pencegahan serta livelihood masyarakat, akses bagi masyarakat untuk sejahtera. Selain law enforcement yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini, hal yang penting juga adalah tata kelola termasuk oleh para pemegang ijin. “Ini merupakan aspek penting,”katanya. Dicontohkan, misalnya pada ijin Restorasi Ekosistem yang diberikan kepada WWF sebagai pemegang ijin yang ternyata juga mengalani kebakaran berulang di wilayah konsesi ijin tersebut. Disegel <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/klhk" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">KLHK</a> Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (13/9) telah mengambil sikap tegas dengan melakukan penyegelan terhadap PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT), konsesi Restorasi Ekosistem (RE) WWF-Indonesia, yang berlokasi di Provinsi Jambi, karena terbukti areal konsesi tersebut mengalami <a class="blue" href="https://www.tribunnews.com/tag/kebakaran-hutan" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(1, 111, 186) !important;">kebakaran hutan</a> dan lahan (Karhutla). Artikel ini telah tayang di <a href="https://www.tribunnews.com/" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(1, 111, 186); text-decoration-line: none; outline: 0px;">Tribunnews.com</a> dengan judul Siti Nurbaya: Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan, <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/15/siti-nurbaya-penegakan-hukum-terhadap-perusahaan-pembakar-lahan-telah-dilakukan" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(1, 111, 186); text-decoration-line: none; outline: 0px;">https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/15/siti-nurbaya-penegakan-hukum-terhadap-perusahaan-pembakar-lahan-telah-dilakukan</a>. Editor: Johnson Simanjuntak