<p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Overpass; font-size: 18px; color: rgb(67, 67, 67); letter-spacing: 0.036px;"> Menurutnya, proses pengambilalihan saham Freeport sudah tidak ada masalah lagi.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Overpass; font-size: 18px; color: rgb(67, 67, 67); letter-spacing: 0.036px;"> Saat ini, proses divestasi saham Freeport hanya tinggal menunggu waktu saja. Diharapkan proses divestasi rampung sebelum akhir 2018.<span style="letter-spacing: 0.036px;">Freeport kemarin kita rapat, semua sudah selesai hanya proses waktu saja. Akhir tahun sudah selesai, Presiden Joko Widodo sudah perintahkan," ujarnya dalam acara Coffee Morning di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (30/11/2018).</span><span style="letter-spacing: 0.036px;">Selain itu, pemerintah juga sudah mengantongi uang untuk mengambil alih saham Freeport. Adalah dana sebesar USD4 miliar siap dibayarkan kepada PT Freeport Indonesia.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Overpass; font-size: 18px; color: rgb(67, 67, 67); letter-spacing: 0.036px;"> "Dananya sudah ada USD4 miliar. Jadi soal Freeport enggak ada masalah," <span style="letter-spacing: 0.036px;">Luhut menambahkan, saat ini proses penyelesaian divestasi saham Freeport itu hanya tinggal masalah teknis saja. Khususnya penyelesaian mengenai isu lingkungan yang saat ini sedang diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Overpass; font-size: 18px; color: rgb(67, 67, 67); letter-spacing: 0.036px;"> "Jadi tinggal penyelesaian teknis penyelesaian masalah lingkungan, karena lingkungan itu dengan KLHK ada. Dari BPKP juga sudah diselesaikan, kewajiban apa yang harus diselesaikan,"<span style="letter-spacing: 0.036px;">Luhut juga menambahkan, dalam proses divestasi saham Freeport sama sekali tidak ada istilah papa minta saham. Sebab Presiden Joko Widodo sendiri sudah menekankan agar 10% saham milik Pemerintah Daerah Papua dan jangan ada pihak asing.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Overpass; font-size: 18px; color: rgb(67, 67, 67); letter-spacing: 0.036px;"> “Tidak ada titipan-titipan di sana. Pemda 10% murni, tidak boleh ada perusahaan masuk di sana,</p>
Proses Divestasi 51% Saham Freeport Beres Akhir 2018
13 Dec 2018